02/2021, BN. Peraturan Perundang-undangan. 29, TLN No. Peraturan Perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 8. Nomor. Kehadiran UUPA menjadi angin segar bagi unifikasi hukum tanah dari Sabang sampai Merauke. 31 Tahun 2014 tentang Kelautan. - Lampiran halaman 9-25. E. Selasa, 7 Februari 2023 18:40. 2010 perkbpn no. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara. NOMOR 132 /PMK. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); g. 16 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang pemekaran kantor pertanahan kota surabaya. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah hasil pemeriksaan kantor pejabat pembuat akta tanah kop surat kantor pertanahan/kantor wilayah bpn risalah pemeriksaan kantor pejabat pembuat akta tanahAturan tersebut merupakan pijakan awal dari pengertian serta pengaturan tentang kepemilikan tanah absentee. Beranda. Judul. Nomor. U. Peraturan Perundang-undangan. UMUM. LN. 5. TBN = Tambahan Berita Negara. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 8. E. Bentuk. Aturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 143/PMK. METADATA PERATURAN. idPendanaan penyelenggaraan IGT pertanahan dan ruang di lingkungan Kementerian ATR/BPN bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yag sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TBN = Tambahan Berita Negara. Pengawasan dan pada hasil. Dalam peraturan terbaru ini, masing-masing HAT mempunyai masing-masing jangka waktu yang diatur berapa lama pembaruannya. Pejabat Pengundangan. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan. T. Sejumlah organisasi buruh melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, pada Senin (9/11/2020). Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 6. Halaman ini telah diakses 372709 kali. 2017. Bahasa. T. Halaman ini berisi dokumen-dokumen publik yang berhubungan dengan pertanahan, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain. TENTANG. Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga. tata kerja Badan Pertanahan Nasional; b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian. 2020/No. 13 Tahun 2019 tentang Yayasan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1703 Tahun 2023. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. tribunnews. Judul. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Halaman ini berisi dokumen-dokumen publik yang berhubungan dengan pertanahan, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain. 24 Tahun 2016 · 3 Potensi Masalah Bagi PPAT Akibat Perluasan Wilayah Kerja Ternyata dalam aturan yang baru yakni Pasal 7 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2017 tegas mengatur bahwa calon PPAT wajib magang selama enam bulan masing-masing pada kantor. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 22 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 6. E. Judul. RumahCom – Implementasi PP 18 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengandung ketentuan 3R yakni R ight,. Nilai perolehan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut: harga transaksi untuk jual beli; nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. id) KOMPAS. Bidang. 2021. Muhammad Choirul Anwar. E. Judul. Bahasa Indonesia. AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. 01/2021 Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2021/No. Lihat Foto. PERATURAN. Peraturan Perundang-undangan. Penerapan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam tata kelola pertanahan merupakan pilihan, bukan keharusan. Untuk itu,perlu ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dicabut. Pasal 6. go. Pemerintah Pusat . PERGUB Prov. Peraturan perundang-undangan, kamus hukum, jurnal, artikel, opini, dan video hukum. PMK 98 TAHUN 2023. Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2022. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK. Dalam Permen ATR/BPN 19/2021 disebutkan terdapat empat tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Karenanya UUPA tersebut perlu diperbaiki agar permasalahan pertanahan yang saat ini muncul dan belum pernah ada zaman dulu, dapat diselesaikan dengan mudah. Pasal 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian. BPN dahulu dikenal dengan. Kompas. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tipe Dokumen. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,. T. ARTIKEL TERBARU. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik adalah peraturan yang mengatur tentang penerbitan, pengelolaan, dan penggunaan sertifikat elektronik dalam pendaftaran tanah. Peraturan Perundang-undangan. STATUS PERATURAN. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 5. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang -Undang Dasar 1945; 2. TENTANG DATABASE PERATURAN. U. setkab. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022. 75 KB) Terima kasih sudah berkunjung. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. Melihat Aturan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik. Semoga informasi ini bermanfaat. Sebelumya, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berasal dari peraturan pertanahan Belanda. Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. 6. Peraturan Perpustakaan Nasional ini. id : 84 hlm. 5 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Tipe Dokumen Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah T. Judul. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Mencabut :Empat PP ini merupakan amanat dari UUCK di bidang penataan ruang dan pertanahan. Suara. Nomor. ID – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan bahwa untuk pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan, perlu mengatur. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023. Seperti UU No. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara3. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor tahun tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional format keputusan penegasan sebagai tanah wakaf yang berasal dari tanah milik adat kop kantor pertanahan keputusan kepala kantor pertanahanPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tata Cara Penetapan Tanah Musnah DETAIL PERATURAN Abstrak. Penyelesaian kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. . Undang-Undang Pokok Agraria (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Permen ATR KBPN Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, yang dimaksud Jabatan Fungsional (JF) Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan,. Yayasan didirikan agar kegiatan yang dilakukan memiliki kredibilitas yang baik. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan RuangPERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 Sumber gambar:surabaya. Tahun. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 6. Lokasi. go. Lokasi. Yasonna Laoly juga berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional. 1130. Riau No. Download Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata RuangPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK. PMK 97 TAHUN 2023. Sehingga UUPA sendiri lebih dikenal sebagai peraturan dasar, undang-undang payung ( umbrella act ) dari peraturan-peraturan lain. Judul. 2015. Mencabut Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur mengenai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Jakarta. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan; b. 711,. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 6. 5. nomor . AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG Status. Lewat aturan yang terbaru ini, yakni Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016. Panitia Nasional Penyelenggaraan Fédération Internationale de Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023. 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. “Dulu, perpanjangan biasanya dilakukan 2 tahun, sekarang tidak begitu. U. 2. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala. 16, BN 2022 (1077): 15 hlm, peraturan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun di Kantor Pertanahan, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992; c. yang diamanatkan undang-undang, yang terdiri dari 2 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, 4 Peraturan Menteri Keuangan, dan 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 6. 4. 11. Peraturan Presiden. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 2, pasal 7, pasal 20, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi kalimantan Barat; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021. com I. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah mengatur tentang pengaturan penguasaan, pemilikan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjadinya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan. yaitu peraturan perundangan dan arahan/petunjuk atasan langsung,. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 4. Bentuk. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 8. T. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 mencakup peraturan tentang A. T. 1. 26. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 6. Permen ATRBPN No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Jenis. Berlaku. Tentang. 75 KB) Terima kasih sudah berkunjung. 20 Tahun 2018. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); Isi Permen ATRKBPN 14 tahun 2022 CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. (Surabaya: Jakad Media Publishing), 2019. Download Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Subjek. 17, BN.